KEBIJAKAN KEBENCANAAN DAN KEDARURATAN DI INDONESIA
Salinan hukum, peraturan, perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan masalah kebencanaan dan kedaruratan yang tersedia di Indonesia. Baik yang masih berlaku, tidak berlaku, maupun yang masih berupa rancangan kami kompilasi di halaman ini untuk dikaji dan manfaatkan bersama-sama.
Banyak dokumen lain yang masih belum kami temukan versi dijitalnya, apabila diantara para pembaca ada yang memiliki mohon dapat menginformasikannya kepada kami agar dapat dipublikasikan disini.
Terima Kasih.
UNDANG-UNDANG
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (pdf, 166kb)
Tersedia juga di: [1], [2] - Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (pdf, 217kb)
Tersedia juga di: [1] - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (pdf, 119kb)
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (UUBG) (pdf, 135kb)
- KEPPRES No. 111 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi. (pdf, 23kb)
- KEPPRES No. 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi. (pdf, 57kb)
- KEPPRES No. 116 Tahun 1999 Tentang ...
- KEPPRES No. 43 tahun 1990 Tentang ...
- KEPPRES No. 28 Tahun 1979 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BAKORNAS PBA).
PERATURAN PRESIDEN dan PERATURAN PEMERINTAH
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (pdf, 273kb)
Mirror lain [1] - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (pdf, 360kb)
Mirror lain [1] - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (pdf, 87)
Mirror lain [1] - PERPRES No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (pdf, 63kb)
- PERPRES No. 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional (BASARNAS). (pdf, 165kb)
Mirror lain [1] - PP No. 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan Pertolongan. (pdf, 50kb)
- PERPRES No. 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. (pdf, 43kb)
- PP No. 38 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 28 2002 tentang Bangunan Gedung (pdf, 437kb)
- PERPRES No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (pdf, 33kb)
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan. (pdf, 169kb)
- PP No. 12 Tahun 2000 Tentang Pencarian dan Pertolongan. (pdf, 30kb)
- KEPPRES No. 12 Tahun 1972 Tentang Pencarian dan Pertolongan
KEPUTUSAN/PERATURAN/INSTRUKSI MENTERI
- KEPMENHUB Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Pos Search And Rescue (POS SAR)
- KEPMENKOMINFO Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Peringatan Dini Tsunami atau Bencana Lainnya melalui Lembaga Penyiaran di Seluruh Indonesia. (pdf, 554kb)
- Kepmen Kimpraswil No.403/KPTS/M/2002 tentang Rumah Sederhana Sehat (Umum, Rumah Tembok, Rumah Setengah Tembok, Rumah Kayu Panggung, Rumah Kayu Tidak Panggung)
- KEPMENHUB Nomor 47 Tahun 2002 Tentang ...
- KEPMENKES Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Kedaruratan Kompleks. (pdf, 103kb)
- KEPMENKES Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana Di Lapangan. (pdf, 46kb)
- KEPMENKES Nomor 1361 Tahun 2001 Tentang Pedoman Sistem Peringatan Dini Pada Daerah Potensi Bencana. (pdf, 35kb)
- KEPMENDAGRI Nomor 131 Tahun 2001 Tanggal 24 Desember 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah.
- KEPMENHUB Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Batas Wilayah Tanggung Jawab Kantor SAR Jakarta
- KEPMENTAMBEN Nomor 1054 K/12/MPE/2000 Tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api
BAKORNAS PB
- Pedoman Penanggulangan Bencana Banjir 2007-2008. 2007. (pdf, 1.8Mb)
Original File [1] - Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Daerah. 2006. (pdf, 1.8Mb)
Original File [1] - Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia Edisi 2. 2007. (pdf, 3.2Mb)
- Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia. 2005. (pdf, 681kb)
- Pedoman Penanganan Paska Bencana. 2005. (pdf, 198kb)
- Keputusan Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PB) nomor 25 tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengelolan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan Untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi. (pdf, 260kb)
- Arahan Kebijakan Mitigasi Bencana Perkotaan. 2002. (pdf, 192kb)
- Keputusan Sekretaris Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PB) nomor 2 tahun 2001 Tanggal 30 Maret 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi. (pdf, 110kb)
- Pedoman Umum Pengendalian Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan.
- Keputusan Sekretaris Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PB) nomor 1 tahun 2001 Tanggal 30 Januari 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAKORNAS PB.
- PROTAP Keadaan Darurat Bencana Sekretariat BAKORNAS PB.
SNI: STANDAR NASIONAL INDONESIA
- RSNI T – 02 - 2003, Tata Cara Perencanaan Konstruksi Kayu Indonesia
- SNI 03 – 1729 - 2002, Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan
- SNI 03 – 6816 – 2002, Tata Cara Pendetailan Penulangan Beton Bertulang Indonesia
- SNI 03-1726-2002, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Bangunan
- SNI 03-2847-1992, Tata Cara Perencanaan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung
- SNI 03 -1726-1989, Tata Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung (direvisi oleh SNI 03-1726-2002)
- SNI - 03 - 1731 - 1989, Tata Cara Keamanan Bendungan
- RAPERDA Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Juni 2009. (scanned pdf, 1.75Mb)
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 121 Tahun 2001 Tentang ...
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001 Tanggal 8 Juni 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja SATKORLAK PB Prov. JABAR
- BAPPENAS. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007. (pdf, 26kb)
- BAPPENAS. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN-PRB) 2006-2009. (pdf, 3,9Mb)
PEDOMAN NASIONAL
- KOMNAS FPBI - Rencana Strategis Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza 2006-2008. 2005. (pdf, 371kb)
File asli: [1] - POLKAM - Pedoman Nasional Manajemen Bencana di Indonesia. 2005
- DEPKES - Pedoman Kemitraan Pelayanan Kesehatan Di Daerah Konflik. (pdf, 26kb).
- DEPHUT - Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 21/KPTS/DJ-IV/2002 Tentang Pedoman Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan. (pdf, 155kb)
- ARSIP NASIONAL - Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara. 2005 (pdf, 62kb)
- CIPTA KARYA - Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa (pdf, 4,7Mb)
- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No. 111/KPTS/CK/1993 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Tahan Gempa
- Manual Perbaikan Bangunan Sederhana Yang Rusak Akibat Gempa Bumi, Boen, Teddy, 1992.
PERATURAN DAN KEBIJAKAN BENCANA DI DAERAH
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No. 5 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (scanned pdf, 706kb)
- Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD PRB) Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 - 2012. 2007 (scanned pdf, 4.3Mb)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG LAMBANG PALANG MERAH
- Rancangan Undang Undang (RUU) Lambang Palang Merah, 26 Juni 2009 (doc, 78.5kb)
- Working paper draft No. 1 RUU tentang Lambang Palang Merah (courtesy pak Suryama) (pdf, 140kb)
Mirror dari [1] - Keterangan Presiden RI mengenai RUU tentang Lambang Palang Merah. (pdf, 46kb)
- Rancangan Undang - Undang tentang Lambang Palang Merah. (pdf, 107kb)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENANGGULANGAN BENCANA
- 5 April 2007 - RUU Penanggulangan Bencana versi FINAL paska sidang paripurna DPR RI untuk ditandatangani Presiden (pdf, 182kb)
- 29 Maret 2007 - RUU Penanggulangan Bencana versi FINAL pada sidang paripurna DPR RI (pdf, 182kb)
Mirror site: [1]
- 17 Maret 2007 - RUU Penanggulangan Bencana versi draft hasil Timus dan Tim Sinkronisasi yang kemudian akan dibawa ke Bamus DPR. (pdf, 114kb)
Mirror site: [1]
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN MENGENAI PENANGGULANGAN BENCANA
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penanggulangan Bencana versi 23 Agustus 2007 (Kalakhar BAKORNAS)
- Daftar argumentasi dan tanggapan RPP Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Matriks Penyusunan PP) (compressed doc, 47 halaman, 43kb)
- RPP tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (compressed doc, 30 halaman, 56kb)
- RPP tentang Peran Lembaga Internasional dalam Penanggulangan Bencana (compressed doc, 14 halaman, 25kb)
- RPP tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (compressed doc, 14 halaman, 46kb)
- RPP tentang Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana (compressed doc, 7 halaman, 28kb)
- RPP tentang Penetapan Status dan Tingkatan Bencana (compressed doc, 8 halaman, 14kb)
Download semua file RPP versi 23 Agustus 2007 dalam satu file terkompres (zip, 6 file, 237kb).
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Presiden (RAPERPRES) Penanggulangan Bencana versi 15 Agustus 2007 (LPPM UGM)
- RAPERPRES tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (pdf, 883kb)
Original File: [1] - RAPERPRES tentang Penetapan Status dan Tingkatan Bencana (pdf, 525kb)
Original FIle: [1] - RPP tentang Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana - versi 9 Agustus 2007 (pdf, 384kb)
Original File: [1] - RPP tentang Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana (pdf, 540kb)
Original File: [1] - RPP tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Pascabencana (pdf, 486kb)
Original File: [1] - RPP tentang Peran dan Kerja Sama Lembaga Internasional dalam Penanggulangan Bencana (pdf, 1.3Mb)
Original File: [1] - RPP tentang Penyelenggaraan Kemudahan Akses dalam Hal Status Keadaan Darurat Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (pdf, 321kb)
Original File: [1]
Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Penanggulangan Bencana versi pembahasan kedua di Jogja 12 Juli 2007
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Bantuan Santunan Duka Cita, Kecacatan Dan Pinjaman Lunak Untuk Usaha Produktif Bagi Korban Bencana (12 Juli 2007) (pdf, 133kb)
Original File: [1]
- Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana (12 Juli 2007) (pdf, 221kb)
Original File: [1]
- Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kemudahan Akses dalam Status Keadaan Darurat Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (13 Juli 2007) (pdf, 498kb)
Original File: [1]
- Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ....Tahun 2007 tentang Peran dan Kerja Sama Lembaga Internasional dalam Penanggulangan Bencana (13 Juli 2007) (364kb)
Original File: [1]
- Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi - Tim Rehabilitasi (12 Juli 2007) (pdf, 415kb)
Original File: [1]
- Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Rekonstruksi Pascabencana (12 Juli 2007) (pdf, 109kb)
Original File: [1]
Selain dokumen diatas kami juga memiliki material lain yang berhubungan dengan kebencanaan, apabila anda menginginkan untuk memiliki baik softcopy maupun hardcopy nya dapat memperoleh dokumen-dokumen tersebut dengan terlebih dahulu menghubungi bagian sekretariat Jawa Barat Peduli.
Link Terkait
